Polres Salatiga akan segera menetapkan tersangka, dalam kasus dugaan penyimpangan proyek pembangunan perpustakaan SMAN 3 Salatiga.
Saat ini Polres masih menunggu hasil audit untuk mengetahui berapa kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek senilai Rp 148,2 juta tersebut.
Proyek tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2010 dan dananya berasal dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Salatiga.
Kapolres Salatiga AKBP Drs Kusdiantoro SH mengatakan, pihaknya sudah memiliki data dan bukti terkait pembangunan perpustakaan SMAN 3, hanya tinggal menunggu hasil auditnya saja. “Calon tersangka sudah ada,” tandas Kapolres, tatkala ditemui para wartawan saat gelar perkara di Mapolres pekan lalu.
Namun, saat didesak siapa calon
tersangka tersebut, perwira menengah yang pernah bertugas di Polda Jatim, Polda Metro Jaya, Polda Jateng dan Akpol itu enggan menjawab.
"Tunggu saja nanti," tandas Kapolres.
Sejauh ini berdasarkan data, untuk kasus dugaan penyimpangan proyek pembangunan perpustakaan SMAN 3, Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Salatiga telah memeriksa paling tidak sembilan orang untuk dimintai keterangannya. Mereka berasal dari lingkungan PNS Pemkot Salatiga, baik itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), panitia dan panitia pengawas serta dari pihak rekanan.
Apresiasi Sementara itu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Salatiga, melalui Ketua Akhmad Ilman Nafia, turut mendesak agar aparat hukum, baik itu Polres atau Kejaksaan Negeri Salatiga, melakukan upaya tindakan
proaktif dalam mengusut tindakan korupsi yang terjadi di Salatiga. Juga agar menghindari kompromi transaksional dan tidak tebang pilih dalam penanganan sebuah kasus. HMI memberikan apresiasi kepada Polres Salatiga, yang saat ini tengah melakukan penyidikan dugaan penyimpangan pembangunan perpustakaan SMAN 3 dan penyelidikan dugaan penyimpangan di PSISa Salatiga. (H53,H32-72)

read more

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Salatiga akhirnya membatalkan rencana aksi unjuk rasa pada saat pelantikan Wali Kota Yuliyanto SE MM dan Wawali H Muh Haris SS MSi, Senin (11/7). Hal itu karena pihak Polres Salatiga mengeluarkan larangan aksi atau sterilisasi pada saat pelantikan yang dilakukan Gubernur Jateng H Bibit Waluyo.
Ketua Umum HMI Cabang Salatiga Akhmad Ilman Nafia mengatakan, sebenarnya HMI mengagendakan untuk turun ke jalan, saat Yuliyanto dan Muh
Haris dilantik. Sayangnya saat mengirimkan surat pemberitahuan aksi ke Polres Salatiga pada hari Jumat (8/7), pihak Polres menyatakan bila hari Senin (11/7) diberlakukan larangan aksi turun ke jalan.
“Akhirnya kami membatalkan rencana aksi saat pelantikan Wali Kota dan Wawali yang baru,” terang Akhmad Ilman.
Menurutnya, larangan itu dinilai sangat aneh dan membuat kader-kader HMI merasa kecewa.
Pasalnya aksi tersebut sudah direncanakan jauh hari sebelum Kota Salatiga menggelar Pilwalkot 2011.
Mengagetkan Dimana dalam agenda HMI Cabang Salatiga, siapa pun yang jadi pemenang Pilwalkot 2011, kader HMI akan turun ke jalan saat pelantikan berlangsung.
Bagi HMI, kejadian itu merupakan hal yang mengagetkan, karena selama ini mereka belum pernah mengalami kejadian tersebut, hingga aksi dibatalkan.
Kecuali dulu di saat era Orde Baru dengan militerismenya. Tapi meski begitu, mereka bisa memaklumi hal tersebut.
Pelantikan Wali KotaWawali Salatiga sendiri berlangsung di bawah penjagaan ketat ratusan aparat.
Setidaknya diterjunkan 405 personel gabungan dari Polres Salatiga, TNI, Satpol PP, Kesbangpollinmas dan Dishubkombudpar. Bahkan puluhan personel Brigade Mobil (Brimob) Polda Jateng bersenjata lengkap juga disiagakan di kompleks Balai Kota. Juga dua kendaraan taktis turut dikerahkan dan diparkir di halaman Mapolres dan Balai Kota Salatiga.
Kapolres Salatiga AKBP Drs Kusdiantoro SH mengemukakan, Polri memang siap dalam mengamankan pelaksanaan pelantikan Wali Kota dan Wawali. Pihaknya juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, sehingga tercipta suasana yang kondusif di Kota Salatiga. (H53,H32-14) read more

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Salatiga mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan gedung laboratorium bahasa SMAN 1 Salatiga.

Sejak dilaporkan tahun 2006 silam, menurut mereka, hingga kini aparat belum menetapka tersangka dalam proyek senilai Rp 1,3 miliar. Desakan itu disampaikan HMI melalui aksi unjuk rasa yang diikuti 20-an anggotanya, Kamis (27/1)


.

Selain itu, HMI juga menuntut Kejari segera menyatakan P21 (lengkap)  berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi buku ajar senilai Rp 17,6 miliar yakni Sri Wityowati, Mardiono dan Sartono, seperti halnya berkas kasus yang sama dengan  terdakwa Sutejo. “Lambannya pengusutan kasus-kasus korupsi secara nasional belakangan juga menular ke Salatiga,” papar Ketua HMI Cabang Salatiga, Akhmad Ilman Nafi'a 

HMI pun menyoroti dugaan korupsi pembelian tanah fiktif SDN Kutowinangun yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,3 miliar. HMI menuntut penyidik meningkatkan status perkara tersebut menjadi penyidikan. Unjuk rasa dimulai dari kampus STAIN Salatiga dilanjutkan dengan long march ke Bundaran Tamansari dan berakhir di Gedung DPRD. Beberapa anggota DPRD menemui pendemo

read more